HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Belum lama ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panja DPR, membuat kontroversi dengan kebijakan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU- Pilkada/2024.
Kebijakan tersebut, kemudian mendapatkan berbagai respons penolakan dari tingkatan elemen masyarakat, berupa menyampaikan aspirasi melalui sosial media, hingga turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi.
Teranyar, Ketua Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel, Samsang Syamsir juga ikut angkat bicara. Ia menilai anggota DPR yang saat ini duduk di Senayan tak lagi mewakili rakyat Indonesia.
Baca Juga : Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan, Cegah Kriminalisasi Jurnalisme
“Yuk tolong didengar. dan juga OMS merasakan bahwa anggota DPR hari ini yang ada di Senayan, itu tidak lagi mewakili kita ini, rakyat yang telah memilih mereka kemarin tetapi dia mewakili dirinya sendiri,” ujar Samsang dengan penuh kecewa, dari sambungan telpon, Jumat (23/8/2024).
Bahkan, Samsang melihat kebijakan anulir keputusan MK merupakan hal yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan politik.
“Mereka punya kepentingan belum lagi mereka-mereka yang duduk (DPR) itu kan sebagian besar tersandera oleh politik, yang ya kira-kira kalau selama ini juga selalu dipakai ketika orang tidak mau menuruti maunya ya sudah kau akan diperiksa kejaksaan lah, diperiksa KPK lah kalau tidak mau menuruti,” ujarnya.
Baca Juga : MK : Sengketa PSU Palopo Berlanjut ke Sidang Pembuktian
Menurut Samsang, DPR saat ini menggunakan strategi pola lengah dalam merevisi atau sahkan peraturan.
“Ketika DPR menghentikan sementara rapatnya, misalnya kita tidak boleh berhenti bersuara, karena kalau menunggu kita tenang atau menunggu kita tidur tengah malam kemudian diketuk palu kan kita mau bikin apa,” ucapnya.
Menelisik ke belakang, pola ini kerap digunakan legislatif dan pemerintahan untuk mengetuk palu.
Baca Juga : PSU Palopo Digugat, Kejati Siap Bela KPU Sulsel di MK
“Misalnya nanti tengah malam ketika rakyat sudah tidur lelap, kemudian diketuk palu menaikkan biaya listrik menaikkan macam-macam, sampai sahkan peraturan,” tuturnya.
Kata Samsang, rasanya rakyat saat ini tidak bisa lagi duduk tenang, harus turun gunung dengan melihat kondisi demokrasi saat ini.
“Rasanya hari ini tidak bisa lagi kita memilih diam. Kita sudah harus memilih untuk turun gitu. Turun memperjuangkan dan yah kalau perlu kita harus melakukan hal-hal yang konstitusional, untuk memperbaiki cara-cara inkonstitusional yang dilakukan oleh pemerintah hari ini,” ajaknya.
Baca Juga : Penerapan Putusan MK soal Sekolah Swasta Gratis Diusulkan dari yang Termurah
OMS Sulsel berada di garda terdepan dalam aksi menolak anulir keputusan MK, termasuk melakukan demonstrasi bukan kejahatan, turun ke jalan kawal demokrasi Indonesia.
“Demo saya rasa bukan hal yang salah sepanjang kita tertib, kecuali misalnya ada hal-hal yang tidak bisa lagi dikendalikan di lapangan. Nah itu saya pikir bukan tujuan kita, rakyat jangan lengah,” kata dia.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
