“UN mencampuradukkan fungsi asesmen bagi murid, evaluasi sekolah, hingga seleksi siswa untuk jenjang pendidikan berikutnya. Ini sangat tidak adil dan hanya berfokus pada aspek kognitif,” ungkap Iman.
Pada era Mendikbud Anies Baswedan dan Muhajir Effendi, meskipun UN tetap dilaksanakan, namun tidak lagi digunakan untuk menentukan kelulusan siswa.
Iman mengingatkan, jika UN kembali dilaksanakan, perlu ada kejelasan mengenai tujuan, fungsi, skema, anggaran, instrumen, dan dampaknya.
Baca Juga : MK Gratiskan Pendidikan Dasar Swasta, Begini Kata Kementerian Pendidikan
“Apakah UN akan berbasis mata pelajaran tertentu? Seperti Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia, atau semua mata pelajaran akan diujikan?” paparnya.
Skema UN yang hanya menguji tiga mata pelajaran utama, ditambah satu mata pelajaran pilihan, dianggap mendiskriminasi mata pelajaran lainnya seperti Pendidikan Pancasila dan Seni Budaya.
Selain itu, Iman mengingatkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk UN dapat sangat besar.
Baca Juga : Perubahan SPMB Dinilai tak Selesaikan Persoalan, P2G: Hanya Berganti Istilah
“APBN Kemdikdasmen tahun 2025 hanya Rp 33,5 triliun, sementara biaya UN di masa lalu menguras hingga Rp 500 miliar,” tambahnya.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
