JAKARTA,HARIAN.NEWS – Pemerintah diingatkan untuk memprioritaskan kualitas dan dampak lingkungan dalam program pembangunan tiga juta rumah murah bagi masyarakat miskin.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, yang menegaskan pentingnya konsep pembangunan yang ramah lingkungan dan sosial.
Menurut Rachmat Gobel, pemerintah telah mencanangkan pembangunan satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di kawasan pesisir.
Baca Juga : Reses, NH Soroti Pelabuhan Garongkong: Desak Pelindo Maksimalkan Pemanfaatan
Namun, ia menekankan bahwa langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan rumah murah mengorbankan tanah produktif seperti sawah atau area pesisir yang menjadi sumber mata pencaharian petani dan nelayan,” kata Gobel dalam keterangan pers, Minggu (19/1/2025).
Ia juga memperingatkan agar pembangunan tidak dilakukan di kawasan lereng dan perbukitan yang memiliki peran penting sebagai area resapan air dan penyedia oksigen.
Baca Juga : Polisi Diminta Usut Kecurangan Minyakita, DPR: Ini Penipuan, Cabut Izin Produsen Nakal!
Gobel mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya tahan lama dalam setiap proyek perumahan.
“Pembangunan ini harus mendukung keseimbangan alam sekaligus keseimbangan sosial. Kita tidak hanya membutuhkan lingkungan yang sehat, tetapi juga masyarakat yang sehat secara sosial,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gobel menekankan pentingnya menerapkan konsep permukiman yang ramah lingkungan dan sosial agar tujuan dari pembangunan rumah murah tidak hanya memberikan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga : Rachmat Gobel Ajak Masyarakat Waspada Terhadap ‘Serangan Fajar’ Uang Palsu saat Pemilu
Program pembangunan rumah murah ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan hunian bagi masyarakat miskin, namun tantangan besar tetap ada pada penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan.
Pemerintah diharapkan mampu menjawab tantangan ini dengan kebijakan yang tepat dan inovatif. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
