HARIAN.NEWS, JAKARTA – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Partai Demokrat sedang memainkan posisi politik yang cukup cerdik di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Demokrat dinilai berusaha tetap menjadi bagian dari pemerintah, tetapi pada saat yang sama enggan kehilangan ceruk elektoral dari masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan.
Baca Juga : Menjelang Dua Tahun Pemerintahan, Pengamat: Wajar Prabowo Evaluasi dan Pertimbangkan Reshuffle Kabinet
Sikap tersebut terlihat dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihalangi, serta demokrasi membutuhkan mekanisme checks and balances.
“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” kata Arifki di Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Menurut Arifki, langkah ini merupakan strategi elektoral yang sangat rasional. Jika Demokrat terlalu identik dengan kabinet, partai berlogo bintang mercy tersebut berpotensi kehilangan ruang untuk menjangkau pemilih kritis akibat ketatnya persaingan memperebutkan basis pemilih pro-pemerintah. Sebab itu, Demokrat berupaya merangkul ceruk pemilih kritis tanpa harus memosisikan diri sebagai oposisi.
Baca Juga : IAS Terima Diskresi Golkar, Pengamat: Ini Momentum Kembalikan Marwah Partai
“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.
Arifki menyebut posisi unik ini sebagai strategi “loyalitas berjarak”. Langkah ini menjadi krusial sebagai persiapan menghadapi pertarungan Pemilu 2029, di mana Demokrat membutuhkan brand politik tersendiri agar tidak terserap oleh identitas partai-partai koalisi lainnya. Strategi ini sekaligus membuka berbagai peluang bagi AHY dalam bursa capres maupun cawapres 2029.
Terlebih lagi, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) nol persen pada 2029 memberi ruang bagi Demokrat untuk membentuk poros sendiri jika posisi tawar AHY sebagai cawapres pendamping Prabowo melemah. Ditambah lagi, AHY harus bersaing ketat dengan figur strategis lain seperti Gibran Rakabuming Raka yang juga memiliki modal politik kuat.
Baca Juga : AHY: Demokrat Sulbar Kian Membiru, Saatnya Rebut Kemenangan 2029
“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.
Meski posisi ini menguntungkan menuju 2029 karena mengamankan dua modal sekaligus akses kekuasaan dan dukungan pemilih kritis Arifki mengingatkan tantangan besar terkait konsistensi dan risiko identitas ganda.
“Publik tentu akan menguji konsistensinya. Jangan sampai sikap kritis ini hanya menjadi kosmetik politik semata. Jika ingin mempertahankan kepercayaan pemilih kritis, Demokrat harus berani menunjukkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang lebih berani dengan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.
Baca Juga : Dorong Hemat BBM, Pengamat Usul ASN Wajib Gunakan Transportasi Umum
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
