HARIAN.NEWS, TARAKAN – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Pertemuan Hotel Tarakan Plaza, Senin (7/9/2026).
Rangkaian rakor tingkat nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Menko Polkam, Djamari Chaniago, bertempat di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat.
Baca Juga : Kodim 1419 Enrekang Gerak Cepat Tangani Karhutla di Medan Terjal
Dalam forum tersebut, Gubernur Zainal didampingi oleh Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara, Nur Laila, S.Hut, M.Si. Sementara itu, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara — meliputi Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara, Komando Resor Militer (Korem) 092/Maharajalila, dan Kejaksaan Tinggi Kaltara — turut menyimak pembahasan secara berani dari markas dan kantor masing-masing.
Pertemuan tersebut difokuskan pada penguatan sinergitas serta koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi eskalasi titik api di sejumlah area rawan, mengingat ancaman bencana karhutla dapat berdampak luas pada lingkungan dan aktivitas masyarakat.
Menko Polkam Djamari Chaniago mengungkapkan bahwa pihak pemerintah secara khusus melibatkan sekitar 358 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemilik perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Langkah ini diambil agar tiap swasta memperketat pengamanan dan langkah mitigasi pencegahan api di kawasan konsesi mereka.
Baca Juga : Viral Pernyataan Kadisdik Kalteng
Upaya siaga penuh harus terus dipelihara mengingat puncak fenomena cuaca ekstrem El Nino yang memicu kekeringan terbilang belum mencapai puncaknya. Apalagi, grafik munculnya titik panas dan insiden kebakaran di kawasan hutan tercatat mulai merangkak naik jika dibandingkan periode tahun-tahun sebelumnya.
“Karena kita belum sampai di puncak, kondisi ini bisa terus meningkat kalau penanganannya kurang tepat. Karena itu, kita harus tetap waspada,” ujar Djamari.
Pihaknya menekankan bahwa situasi karhutla yang saat ini terpantau relatif terkendali jangan sampai melenakan seluruh pemangku kepentingan. Baik instansi pemerintah maupun korporasi pengelola lahan diwajibkan terus mengoptimalkan pengawasan serta kesiapan personel mitigasi di lapangan.
Baca Juga : Pemadaman Karhutla Manfaatkan Air Kolam Warga, Ini Kata BNPB
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
