Pernah Pakai Honorer di Pemerintahan, ini Alasan TP Sebut PPPK Beban Negara

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Anggota Komisi II DPR RI sekaligus mantan Wali Kota Parepare dua periode Taufan Pawe (TP) mendadak terkenal seantero negeri dan jadi perbincangkan masyarakat usai sebut Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau honorer adalah beban negara.

Pernyataan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel itu disampaikan saat rapat pertemuan antara jajarang anggota Komisi II DPR RI dengan jajaran Badan Kepegawaian Negara (BPN) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (12/2/2025).

TP menyebut kalau pemerintah pusat saat ini sedang berfokus dalam program efisiensi anggaran negara, yang salah satunya dalam memberikan upah kepada para pegawai PPPK di berbagai daerah.

Maka kata dia, efisiensi harusnya diterjemahkan oleh setiap kementerian atau lembaga terkait kemampuan manejerial.

“Pandangan saya, penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri pak dan ini linear ke daerah,” ungkapnya saat rapat.

Fakta yang TP temukan itu saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan bersama para anggota dari Komisi II DPR RI. Ia menemukan banyak hal terungkap atau kejanggalan dalam penerimaan PPPK beberapa waktu lalu di tingkat pemerintah daerah di Sulsel.

“Waktu saya dengan Ketua Komisi saya melakukan kunjungan kerja spesifik ke daerah di Sulawesi Selatan banyak yang terungkap,” ungkapnya.

“Sepulang Kami dari daerah wah banyak yang WA saya pak, mempertanyakan ya persoalan penerimaan PPPK itu. Banyak persoalan terkait data penerimaan yang terindikasi data penerimaan palsu dan rekayasa,” sambung Taufan.

Selain itu, Ia mengatakan beban anggaran juga karena adanya persoalan seleksi penerimaan PPPK tahap kedua dan persoalan paruh waktu yang datanya masih membutuhkan pertimbangan dari pihak BKN ke depannya.

Ia menjelaskan, efisiensi tentang penerimaan pegawai PPPK ini akan membebani negara karena keterbatasan anggaran yang mencukupi untuk mengambil kebijakan yang rasional, sebab beberapa provinsi dan daerah mengalami surplus (minus) usai menghonor para pegawai PPPK.

“Saya mengatakan tidak semua daerah tidak mampu merealisasikan kebijakan PPPK ini. Banyak provinsi dan daerah bahkan mengalami surplus,” tutupnya.

Apa mau dikata, publik di tanah air menerima pernyataan TP tersebut sebagai sosok yang tidak berpihak kepada para pegawai non ASN. Diketahui, kalau TP dulunya seorang eks Wali Kota Parepare selama dua periode lamanya.

Di mana, kala itu terdata jumlah tenaga honorer Pemkot Parepare sebanyak 1.803 orang pernah bekerja dan mengabdikan diri dalam membantu TP memimpin masyarakat kota berjuluk Kota Cinta Habibie Ainun.