JAKARTA, HARIAN.NEWS – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mempertegas komitmen bersama dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia, terutama mereka yang berangkat secara unprosedural. Hal ini disampaikan keduanya dalam konferensi pers usai audiensi di Mabes Polri pada Kamis (9/1).
Kapolri menekankan dukungan penuh institusinya terhadap inisiasi Kementerian P2MI untuk membentuk satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Inisiatif ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memberantas sindikat perdagangan orang yang kerap memanfaatkan celah keberangkatan ilegal.
“Kami siap mendukung pembentukan desk atau Satgas TPPO sebagai langkah nyata negara melindungi warga kita dari ancaman perdagangan orang. Polri akan mengerahkan segala sumber daya untuk mencegah dan menindak praktik ini,” ujar Kapolri.
Baca Juga : Stabilkan Harga Beras, Pemerintah Terus Operasi Pasar dan Perketat Pengawasan di Lapangan
Langkah preventif dan represif menjadi fokus utama sinergi ini. Kapolri juga memastikan Polri akan membuka ruang pengaduan masyarakat melalui desk khusus yang nantinya menjadi pusat koordinasi perlindungan pekerja migran.
“Kami tidak hanya akan menindak tegas pelaku perdagangan orang, tetapi juga berupaya memperbaiki sistem agar kasus serupa tidak terulang. Pencegahan dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian dari strategi kami,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan bahwa data kementeriannya menunjukkan mayoritas kasus eksploitasi menimpa pekerja migran yang berangkat secara ilegal. Ia menegaskan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk menekan angka tersebut.
Baca Juga : KPP Bogor Raya: Sosok Komjen Pol Mohammad Fadil Imran Layak Pimpin Polri
“Sebagian besar kasus human trafficking dan eksploitasi terjadi karena keberangkatan unprosedural. Dukungan Polri dalam membongkar jaringan sindikat ini akan menjadi kunci keberhasilan kami,” tutur Abdul Kadir.
Menteri P2MI juga mengapresiasi respons cepat dari Polri terhadap rencana pembentukan Satgas TPPO. Ia optimistis sinergi ini akan membawa dampak signifikan dalam menciptakan sistem perlindungan pekerja migran yang lebih baik.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan Polri. Dengan kerja bersama ini, kami percaya angka keberangkatan ilegal dapat ditekan, dan hak-hak pekerja migran lebih terlindungi,” jelasnya.
Baca Juga : La Pateddungi, Gelar Adat Bugis untuk Kapolri
Sinergi antara Polri dan Kementerian P2MI ini diharapkan menjadi awal baru dalam upaya memberantas praktik ilegal dan memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
