Oleh : Sakka Pati
Dosen Fakultas Hukum Unhas
HARIAN.NEWS – Pemilu 2024 adalah adalah wujud demokrasi bangsa Indonesia. Pelaksanaannya menjadi agenda kontestasi politik nasional. Dalam kontestasi akan muncul promosi, janji kontestan, mempengaruhi dengan berbagai cara dan mengangkat berbagai isu sehingga dinamika politik menjadi panas dan dapat berdampak dalam masyarakat.
Potensi konflik bisa terjadi baik konflik terpendam maupun konflik terbuka. Jajaran kepolisian RI sebagai aparatur negara yang bertugas melindungi, mengayomi dan menjaga ketertiban masyarakat memiliki peran sangat penting dalam terlaksananya pemilu tahun 2024.
Baca Juga : Cooling Sistem POLRI Bukan “Cawe-Cawe” Politik
Sejak Lembaga kepolisian dipimpin oleh Irjend Listiyo Sigit Prabowo, PRESISI menjadi menjadi perbincangan yang cukup hangat di Tengah-tengah elit politik dan masyarakat Indonesia.
Presisi yang diusung oleh Kapolri menjadi pijakan penting untuk mewujudkan perubahan budaya polisi di internal Lembaga kepolisian.
Hal ini menunjukkan keseriusan kapolri membenahi budaya organisasi kepolisian yang PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan, sebagai cerminan Lembaga kepolisian yang kredibel dan humanis.
Baca Juga : Polri Tindaklanjuti Sosok Berinisial T yang Disebut Bandar Besar Judi Online
Presisi ini menjadi upaya kepolisian menghadapi tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks di era modernisasi dan globalisasi sekarang ini, diantaranya adalah perubahan cara pandang masyarakat dan struktur sosial yang semakin beragam.
Mengutip (Muradi, 2015) permasalahan yang dihadapi POLRI adalah; menguatnya jiwa korsa yang tidak tepat membuat pola hubungan dan koordinasi dengan institusi keamanan lainnya menjadi permasalahan tersendiri bagi polisi; menguatnya tantangan ekonomi dan politik bagi institusi kepolisian; Upaya membangun dan mengelola pencitraan kepolisian belum maksimal; dan di era pelaksanaan demokrasi peran dan fungsi kepolisian meningkat dan memiliki peran yang sangat penting.
Meningkatnya peran dan fungsi POLRI dalam pelaksanaan demokrasi dalam wujud Pemilu di tahun 2024 ini, membuat POLRI harus pro aktif dalam menjalankan fungsi preemtif dan preventif dalam menemukan langkah solutif, sehingga menerapkan strategi “cooling sytem” dalam pemilu 2024.
Baca Juga : HUT Ke-78 Bhayangkara, Bupati MYL Berharap Koloborasi dengan Polri Semakin Erat
Dalam cooling system Polri dibangun dengan kolaborasi dan sinergi bersama KPU, bawaslu, TNI, pemerinta/pemda, parpol dan masyarakat, dimulai dengan deteksi dini melalui rencana kegiatan, prediksi, antisipasi dan penggalangan.
Dari hasil tersebut, dinamika pemilu dapat dipetakan dan diantisipasi. Aksi cooling system dilakukan secara massif baik secara langsung di lapangan maupun di ruang-ruang digital.
Pendekatan yang dilakukan adalah mengedepankan preemtif dan preventif. Preemtif adalah tindakan yang dilakukan satgas untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan imbauan dan pendekatan kepada masyarakat.
Baca Juga : Jelang Pilkada, Menko Pulhukam Minta Seluruh Komponen Jaga Stabilitas Keamanan Daerah
Sedangkan jabaran dari peventif melalui satgas yang dibentuk dengan melakukan kegiatan melaksanakan Patroli Siber dan melaksanakan dialog kepada intelijen, influencer, dalam menjaga kamtibmas kondusif, kemudian Satgas Hubungan Masyarakat (Humas), satgas tersebut, terdiri dari Sub Satgas Penmas dan Sub Satgas Media, dengan tugas ajakan, imbauan, sosialisasi, dan edukasi.
Melakukan monitoring media, meliputi media sosial dan media mainstream. Selain itu terdapat Satgas Ban Ops, terdiri dari Sub Satgas TIK dan Sub Satgas Logistik. memiliki tugas antara lain, memberikan dukungan teknologi, informasi, dan logistik untuk kelancaran ‘Cooling System’.
Dengan diterapkannya upaya maksimal strategi cooling sytem diharapkan jajaran kepolisian memiliki peran besar dalam mengantisipasi potensi konflik dalam pemilu dan dapat memberikan Solusi yang “adem” di tengah dinamika politik yang panas.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
