MAKASSAR, HARIAN.NEWS – Kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) memberikan lampu hijau ke Bulog mengimpor beras hingga 500 ton, ditolak HKTI.
Melalui DPD HKTI Sulsel menganggap impor beras adalah langkah yang memalukan dimata dunia sebagai negara swasembada pangan seperti yang didengungkan Presiden Jokowi.
Baca Juga : Husniah Talenrang Diberhentikan, Darmawangsyah Muin Disiapkan Memimpin Gowa
Selain itu, kebijakan impor beras bukti tidak berpihak kepada petani dalam kesejahterannya.
“Bukan lagi wacana (impor beras), sudah disetujui yah. Kalau begitu HKTI Sulsel menolak beras impor masuk ke Sulsel,” tegas Ketua DPD HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Sulsel, usai rapat koordinasi dan konsolidasi bersama jajaran pengurusnya di Red Corner Makassar, Rabu (7/12/2022).
Alasan HKTI Sulsel, menolak impor beras kata Lutfi, data yang diterima ternyata Sulsel ini surplus beras.
Baca Juga : Suharmika Ketua HKTI Makassar, Yasika Aulia Sekretaris, dan Eshin Usami Bendahara
“Kalau impor jangan di Sulsel, kenapa? kita ini tiada hari tanpa panen. Serta data dari statistik kita surplus hampir 2 juta ton lebih. Kalau secara umum ada provinsi kurang, Sulsel bisa menambah kekurangan itu,” terang Wakil Bupati Soppeng ini.
“Jadi kalau ini sudah diputuskan, kami HKTI menegaskan jangan masuk Sulsel. Kita sebagai organisasi berpihak ke petani dan kesejahteraan petani melalui hasil pertanian yang dapat dirasakan kita semua,” tambahnya.
Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas buka suara soal keputusan pemerintah mengimpor beras sebanyak 200 ribu ton bulan ini.
Baca Juga : Burhanuddin Andi Terpilih Ketua DPD HKTI Sulsel
Ia mengaku Kemendag justru sudah memberikan izin kepada Perum Bulog untuk mengimpor 500 ribu ton.
Baca Juga : Susunan DPC HKTI Se-Sulawesi Selatan, Didominasi Kepala Daerah Posisi Ketua
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
