PAREPARE, HARIAN.NEWS – Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare baru-baru ini merilis kota yang berjuluk cinta Habibie Ainun itu mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak Kategori Nindya di sejumlah platfom media sosial milik Pemkot Parepare.
Dibalik kesuksesan kota layak anak yang ditorehkan Pemkot Parepare ini salah satu indikatornya tampak salah dalam merilis jumlah presentase berbentuk angka penderita Stunting yang jauh dari kata sukses.
Pasalnya, jika melihat data base yang dikeluarkan oleh Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulsel per-kabupaten/kota tersebut tidak sesuai dengan yang telah diumumkan oleh Dinkes dan Diskominfo Kota Parepare.
Baca Juga : Dinkes Jeneponto Tanggapi Laporan Bidan Tarowang, Soal Briefing dan Pengumpulan HP
Apalagi, predikat Nindya yang menjadikan Kota Parepare sebagai kota layak anak untuk ke sekian kalinya itu patut dipertimbangkan oleh pihak Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) karena Dinkes Kota Parepare tidak memberikan data yang ter-update terkait Stunting.
HARIAN.NEWS telah mewawancarai Kadis Kominfo Parepare, Anwar terkait data Stunting yang dipublish melalui media sosial instagram milik humas Pemkot Parepare tidak sesuai dengan BKKBN tersebut.
Awalnya, Anwar bilang jika data Stunting yang diumumkan tersebut berdasarkan data Dinkes Parepare dan angkanya sudah valid atau sesuai.
Baca Juga : Pertamina Patra Niaga Sulawesi dan BKKBN Perkuat Kolaborasi
“Sudah benar,” singkatnya saat dikonfirmasi via WhatsAppnya Jum’at pekan lalu.
Namun ketika ditanya terkait data yang dikeluarkan oleh BKKBN Sulsel dengan data milik Pemkot Parepare sangat jauh perbedaannya. Anwar menjawab “Coba konfirmasi ke dinas kesehatannya langsung terkait perbedaan data Provinsi dengan Kesehatan Parepare,” tukasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Rahmawati mengaku jika data yang di publish (umumkan) oleh Diskominfo itu adalah data yang di kirim melalui data Elektronik Pencatatan Pelaporan Berbasis Masyarakat (EPPBGM).
Baca Juga : Pangkep Intensif Tangani Stunting, Prevalensi Turun Jadi 9,24 Persen
“Datanya itu diambil dari aplikasi EPPBGM dan kami kirim ke Diskominfo untuk di publish,” aku Rahmawati melalui sambungan teleponnya.
Ketika mengetahui data ter-update dikeluarkan oleh BKKBN Sulsel berbeda dengan milik kedinasannya. Rahmawati bukannya menjelaskan detail datanya yang dimaksud itu sudah valid atau tidak.
“Saya kasih nomornya kabid (kepala bidang) saja biar dia yang jelaskan,” kilahnya.
Baca Juga : PSM Hajar Persija 2-0, Appi – Aliyah: Ewako!
Kabid Kesmas, Kesling, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Edy mengaku bahwa data Stunting tersebut data terbaru dari Dinkes Parepare kemudian dirilis oleh aplikasi EPPBGM Kementerian.
“Dinkes Parepare. Aplikasi dari kementrian yang diturunkan ke semua kabupaten/kota,” sebut edy.
Pantauan melalui data prevalensi Stunting BKKBN Sulsel Kota Parepare mengalami lonjakan dua tahun belakangan 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021 lonjakan itu sekitar 24,8 persen naik sekitar 2,3 persen pada tahun 2022 menjadi 27,1 persen.
Data ini berbeda dengan yang diumumkan oleh Pemkot Parepare yakni 18,5 persen dari 8,814 balita pada 2021 turun sekitar 13,78 persen dari 7955 balita di tahun 2022.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
