HARIAN.NEWS, JENEPONTO – Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulawesi Selatan mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Jeneponto untuk mempertanyakan pengadaan peralatan dan teknologi informasi (TIK) melalui e-catalog di Disdik Jeneponto tahun anggaran 2024 .
Ketua LPK Sulawesi Selatan Hasan Anwar menyebutkan, pihaknya menduga bahwa pembelanjaan laptop melalui e-catalog tersebut tidak sesuai tahapan-tahapan pesanan dan tidak sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) nomor 4 tahun 2023.
Baca Juga : Pemkab Jeneponto & BBWS Bersinergi Atasi Masalah Air Irigasi Kelara Kareloe
“Dugaan ini dari pengadaan peralatan kantor tersebut yang ditengarai tidak sesuai peraturan LKPP atau mungkin sengaja melabrak aturan yang ada,” ujar Hasan, di ruangan Disdikbud Jeneponto, Senin(27/5/2024).
“Kami menduga pengadaan TIK berupa laptop tersebut tidak sesuai dengan aturan perlem LKPP nomor 4 tahun 2023,” lanjut Hasan.
Ia merinci, Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN tidak berlaku (expired) atau kadaluwarsa pada tahun 2021.
Baca Juga : Rakor ATR/BPN, Bupati Jeneponto Apresiasi Langkah Cepat Pemerintah dalam Penyelesaian Masalah Pertanahan
“Sehingga pembelanjaan Laptop pada tahun 2024 tidak diperbolehkan jika mengacu ke TKDN tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kadis Disdikbud jeeponto Uskar Baso mengatakan bahwa pembelanjaan laptop tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
“Karena kami lakukan pembelanjaan itu di e-catalog, terkait dengan sertifikat yang expired, hal itu juga tidak benar,” katanya.
Baca Juga : Jeneponto Raih Peringkat Kedua Nasional dalam Komunikasi Publik
“Seandainya bisa masuk akunku mungkin Saya perlihatkan, adaki sama anggota tapi dia lagi ke Makassar,” ujar Uskar dalam dialeg khas Jeneponto.
Kabid Ketenagaan Pemkab Jeneponto Ardy Kr Lili juga menjelaskan bahwapembelanjaan laptop sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
“Jika itu tidak sesuai maka semua pengadaan laptop di kabupaten Jeneponto akan bermasalah termasuk Bappeda dan Beberapa instansi,” katanya.
(ASWIN)
Baca Juga : Pemkab & DPRD Jeneponto Sepakat Evaluasi Tarif PBB-P2
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
