HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polkam) meninjau dua Sekolah Rakyat (SR) di Sulawesi Selatan, yakni SR Sentra Wirajaya di Kota Makassar dan SR Pangurangi di Kabupaten Takalar, Rabu (20/8/2025).
Rombongan dipimpin Staf Khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Humas bersama Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosial Budaya, Pergerakan, dan Ulama. Turut hadir pejabat Asisten Deputi Bidkoor Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa beserta jajaran. Peninjauan ini merupakan bagian dari pengawalan program prioritas Presiden di sektor pendidikan dan sosial.
Hasil tinjauan menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan guru, wali asrama, tenaga administrasi, serta sarana pendukung seperti laboratorium dan seragam siswa. SR Sentra Wirajaya yang setara SMP dan SR Pangurangi yang setara SMA keduanya menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan sistem pendidikan berasrama.
Baca Juga : Sekolah Rakyat Resmi Hadir di Makassar, 150 Siswa Prasejahtera Mulai Belajar 14 Juli
Meski penuh keterbatasan, para siswa mengaku senang bisa bersekolah di SR. Selain pembelajaran akademik, mereka juga mendapat pendidikan karakter.
Staf Khusus Bidang Aktivisme, Sosbud, Pergerakan, dan Ulama, Neno Hamriono, menekankan pentingnya tepat sasaran program ini. “Sekolah Rakyat harus fokus membantu rakyat kurang mampu. Selain akademik, pembentukan karakter sangat penting dibangun di sini,” ujarnya.
Kemenko Polkam merekomendasikan agar Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait memperkuat kapasitas guru, mempercepat pembangunan sekolah permanen, serta melakukan pembinaan bagi siswa dan keluarganya.
Baca Juga : Sekolah Rakyat akan Rekrut Guru ASN Jadi Tenaga Pengajar
Tak hanya itu, penekanan juga diberikan pada pelatihan berbasis minat dan bakat agar lulusan mampu mandiri. “Sekolah Rakyat jangan hanya setara SMA, tapi juga perlu SMK, supaya siswa siap kerja,” tambah Neno.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial diharapkan segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut guna memastikan keberlanjutan program pendidikan inklusif, khususnya di wilayah tertinggal Sulawesi Selatan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
