HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Sekretariat DPRD Kota Makassar telah menyelesaikan perencanaan program kerja kedewanan untuk tahun 2025. Beberapa agenda utama yang dirancang meliputi reses, sosialisasi peraturan daerah (sosper), diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion atau FGD), dan kunjungan daerah pemilihan (kundapil).
Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat DPRD Makassar, Muh Yusran, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan kegiatan rutin yang dijalankan oleh anggota dewan setiap tahunnya.
“Untuk reses, diagendakan sebanyak tiga kali dalam setahun, yakni setiap empat bulan sekali,” ungkap Muh Yusran kepada Tribun Timur, Senin (18/11/2024).
Baca Juga : DPRD Setuju Rotasi Pejabat Makassar, Tanpa Kepentingan Khusus
Anggaran untuk satu kali reses per anggota dewan dipatok sebesar Rp247 juta. Dengan 50 anggota DPRD, total anggaran sekali reses mencapai Rp12,35 miliar.
“Karena reses dilaksanakan tiga kali setahun, total anggaran yang disiapkan dalam APBD Kota Makassar untuk reses mencapai Rp37 miliar lebih,”
Sementara untuk tahun 2025, kegiatan sosialisasi perda yang sebelumnya digelar 15 kali setahun kini dikurangi menjadi 7 kali. Muh Yusran menyebut pengurangan ini dilakukan dengan alasan efisiensi anggaran.
Baca Juga : Dewan Minta Pemkot Makassar Bentuk Satgas Pergudangan
“Anggaran sosper per anggota dewan sebesar Rp40 juta. Jadi, total anggaran untuk satu kali sosper mencapai Rp2 miliar, atau Rp14 miliar jika digelar tujuh kali dalam setahun,” jelasnya.
Yusran menambahkan, sosper bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk hukum yang telah dihasilkan DPRD dan Pemkot Makassar.
Sedangkan Kegiatan FGD direncanakan dua kali dalam setahun. FGD bertujuan untuk membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) bersama tokoh masyarakat, guna menjaring masukan terkait rancangan yang sedang digodok DPRD dan Pemkot.
Baca Juga : Besok DPRD Makassar Gelar Paripurna Pemberhentian dan Penetapan Wali Kota
“Anggaran FGD dialokasikan Rp30 juta per kegiatan, atau Rp60 juta untuk setahun,” terang Yusran.
Berbeda dengan reses, kundapil dilaksanakan di luar masa reses. Agenda ini ditujukan untuk memantau dan memastikan apakah aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses telah direalisasikan atau belum.
“Anggaran untuk kundapil sebesar Rp10 juta per anggota dewan,” jelas Yusran.
Baca Juga : Dewan Minta ASN Makassar Tidak Cawe-Cawe di Pilkada 2024
Yusran menegaskan bahwa seluruh anggaran tersebut mencakup berbagai komponen, seperti penyewaan tempat, honor narasumber, peralatan elektronik penunjang kegiatan, konsumsi, serta uang pengganti transportasi peserta forum.
Dengan program yang telah dirancang, Sekretariat DPRD Kota Makassar berharap pelaksanaan kegiatan kedewanan tahun 2025 dapat berjalan optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
