HARIAN.NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Immanuel Ebenezer Gerungan menyesalkan ulah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan pemerintah yang meminta dana kepada pengusaha sebagai hadiah lebaran atau kerap disebut THR (Tunjangan Hari Raya).
Ia menilai aksi tersebut merupakan ancaman terhadap iklim investasi di Indonesia.
“Menciptakan perilaku korup yang berdampak pada industrial kita, contohnya Ormas-ormas (yang minta THR). Pengusaha ini kan sudah bayar pajak ngapain lagi dipalakin? Belum lagi
tingkat RT, RW sampai Kelurahan ikut juga tuh,” ujar Immanuel yang akrab disapa Bung Noel saat berbincang dengan Eddy Wijaya dalam podcast EdShareOn yang tayang pada Rabu, 26 Maret 2025, dikutip Sabtu (29/3/2025).
Baca Juga : Wamenaker RI Komentari Kontroversi Janjinya pada Karyawan Sritex hingga Fenomena #KaburAjaDulu
Menurut Bung Noel, aksi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengusaha, dapat pula berdampak pada kondisi keuangan perusahaan.
“Apalagi di momen-momen hari raya minta THR. Belum lagi ulang tahun Ormas-nya minta lagi, belum lagi ulang tahun ketua umumnya minta lagi. Kalau dihitung berapa banyak Ormas yang minta?,” ujar dia.
Maraknya aksi meminta hadiah lebaran kepada pengusaha viral di media sosial beberapa hari terakhir. Salah satunya Suhada alias jagoan Cikiwul yang akhirnya ditangkap polisi karena memaksa mendapatkan THR dari perusahaan plastik di Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Baca Juga : Pemkab Luwu Utara Lempar Tanggung Jawab ke Pemprov Terkait Pencairan THR ASN
Aksi yang sama juga dilakukan pihak Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat kepada pengusaha di wilayahnya. Bahkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI/Polri dan Kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut.
Bung Noel mengimbau masyarakat tidak meneror pengusaha dengan dalih THR. Menurut politisi Gerindra tersebut, tindakan itu mengganggu keberlangsungan perusahaan yang berakibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan.
“Setiap pengusaha ketika melakukan investasi di sebuah wilayah pasti ada resapan tenaga kerjanya, harusnya berpihak dong. Jangan dibiarkan industrialnya dalam tekanan. Ada konsekuensi PHK, mengapa? Ya, mereka rugi,” ucapnya.
Baca Juga : 5 Berita Terpanas Pekan Ini: Dari Krisis Keuangan Pemkab Lutra hingga Vonis Kakek di Sinjai
Noel pun berharap langkah tegas pemerintah setempat menyikapi fenomena masyarakat yang meminta THR ke pengusaha, apalagi bila dilakukan dengan paksaan.
“Negara ini punya instrumen. Ada namanya Aparat Penegak Hukum (APH), Satpol PP, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bagaimana nih? Mereka bergerak dong,” kata jebolan bidang Sosial Universitas Satya Negara Indonesia itu.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
