Siapa Dandhy Laksono?
Di balik film kontroversial ini ada sosok yang tidak asing di dunia jurnalistik investigasi Indonesia: Dandhy Dwi Laksono.
Lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976, Dandhy adalah lulusan Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Ia pernah mengikuti program nonformal di Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict AS (2007) dan British Council Broadcasting Program London (2008).
Baca Juga : KIBA & Huali Park, Industri Strategis Baru di Sulsel
Karier jurnalistiknya dimulai pada 1990, sebelum ia bekerja di tabloid Kapital, majalah Warta Ekonomi, radio Pas FM, Smart FM, hingga menjadi stringer di radio ABC Australia. Ia kemudian beralih ke televisi sebagai produser berita di Liputan 6 SCTV dan Kepala Seksi Peliputan di RCTI.
Pada medio 2003-2005, Dandhy menjadi pemimpin majalah dan situs acehkita.com, media alternatif di masa pemberlakuan darurat militer di Aceh.
Pada 2009, ia mendirikan rumah produksi film dokumenter, Watchdoc Indonesia. Hingga kini, ia telah membuat lebih dari 165 episode dokumenter, 7.115 feature televisi, hingga 45 video komersial dan nonkomersial.
Baca Juga : H Najmuddin MoU Rp 1 T di China untuk Ekonomi RI
Nama Dandhy melambung lewat film “Sexy Killers” (2019) yang mengkritik industri batu bara, dan “Dirty Vote” (2024) yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu. Film “Dirty Vote” dalam satu hari rilis ditonton lebih dari 4,1 juta kali dan trending di berbagai media sosial.
Dandhy dikenal sering mengangkat isu-isu sosial dan politik yang sensitif, mulai dari lingkungan, ketimpangan sosial, demokrasi, hingga hak masyarakat adat.
Kontroversi Pesta Babi memantik perdebatan luas. Di satu sisi, film ini dipuji sebagai bentuk advokasi penting bagi masyarakat adat Papua yang selama ini jarang mendapat ruang di media arus utama.
Baca Juga : Respons Rencana Prabowo Evaluasi Proyek Strategis Nasional, Jokowi: Tidak apa-apa, Kan Baik!
Di sisi lain, pemutaran film ini mendapat penolakan karena dianggap mendiskreditkan pemerintah Indonesia dan dinilai terlalu politis serta provokatif.
AJI Ternate dan SIEJ Maluku Utara dalam pernyataan resminya mengecam pembubaran tersebut. Sementara itu, Wakil Rektor Unram menyebut isi film “menghina negara saya” sebagai alasan pelarangan. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
