Siapa Dandhy Laksono?
Di balik film kontroversial ini ada sosok yang tidak asing di dunia jurnalistik investigasi Indonesia: Dandhy Dwi Laksono.
Baca Juga : Film Dokumenter Pesta Babi Resmi Tayang di YouTube
Lahir di Lumajang, Jawa Timur, 29 Juni 1976, Dandhy adalah lulusan Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Bandung. Ia pernah mengikuti program nonformal di Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict AS (2007) dan British Council Broadcasting Program London (2008).
Karier jurnalistiknya dimulai pada 1990, sebelum ia bekerja di tabloid Kapital, majalah Warta Ekonomi, radio Pas FM, Smart FM, hingga menjadi stringer di radio ABC Australia. Ia kemudian beralih ke televisi sebagai produser berita di Liputan 6 SCTV dan Kepala Seksi Peliputan di RCTI.
Pada medio 2003-2005, Dandhy menjadi pemimpin majalah dan situs acehkita.com, media alternatif di masa pemberlakuan darurat militer di Aceh.
Baca Juga : APK Indonesia Gelar Nobar dan Diskusi Film Pesta Babi
Pada 2009, ia mendirikan rumah produksi film dokumenter, Watchdoc Indonesia. Hingga kini, ia telah membuat lebih dari 165 episode dokumenter, 7.115 feature televisi, hingga 45 video komersial dan nonkomersial.
Nama Dandhy melambung lewat film “Sexy Killers” (2019) yang mengkritik industri batu bara, dan “Dirty Vote” (2024) yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu. Film “Dirty Vote” dalam satu hari rilis ditonton lebih dari 4,1 juta kali dan trending di berbagai media sosial.
Dandhy dikenal sering mengangkat isu-isu sosial dan politik yang sensitif, mulai dari lingkungan, ketimpangan sosial, demokrasi, hingga hak masyarakat adat.
Baca Juga : Eric Cantona Akui Jalani Psikoterapi Sejak Usia 20 Tahun
Kontroversi Pesta Babi memantik perdebatan luas. Di satu sisi, film ini dipuji sebagai bentuk advokasi penting bagi masyarakat adat Papua yang selama ini jarang mendapat ruang di media arus utama.
Di sisi lain, pemutaran film ini mendapat penolakan karena dianggap mendiskreditkan pemerintah Indonesia dan dinilai terlalu politis serta provokatif.
AJI Ternate dan SIEJ Maluku Utara dalam pernyataan resminya mengecam pembubaran tersebut. Sementara itu, Wakil Rektor Unram menyebut isi film “menghina negara saya” sebagai alasan pelarangan. ***
Baca Juga : Pesta Babi, Ruang Sipil, dan Cara Baru Kekuasaan Membentuk Kesadaran
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
