Logo Harian.news

Soal Pengadaan TIK di Disdikbud, Polres Jeneponto Siap Turun Tangan Terkait Temuan LPK Sulsel

Editor : Rasdianah Jumat, 31 Mei 2024 10:44
Polres Jeneponto> Foto: HN/Aswin
Polres Jeneponto> Foto: HN/Aswin

JENEPONTO, HARIAN.NEWS – Satuan Reskrim Polres Jeneponto bakal melakukan penyelidikan terkait pengadaan laptop TIK tahun anggaran 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jeneponto.

Kasat Reskrim AKP Supriadi Anwar menjelaskan, hal ini menindaklanjuti laporan dari Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulsel yang menduga adanya ketidaksesuaian prsedur dalam pengadaan TIK di Disdikbud Jeneponto.

Supriadi menyebutkan, dalam hal ini pihaknya telah mengirim surat klarifikasi kepada objek yang dimaksud dan kami koordinasi dengan inspektorat.

Baca Juga : Luncurkan Aplikasi APIP TA’, Danny Pomanto: Optimalisasi Pengawasan Internal dan Pencegahan Korupsi

“Sementara berkoordinasi dulu dengan inspektorat,” katanya saat dikonfirmasi harian.news, Kamis, 30/5/2024 (Malam).

Ia juga telah mengirim surat klarifikasi kepada pihak yang terlibat dalam pengadaan laptop TIK di Dinas Pendidikan

“Untuk undangan klarifikasi juga sementara,” pungkasnya.

Baca Juga : Diduga Rugikan Negara Rp 9,5 M, LPK Sulsel Laporkan Dinas PUPR ke Kejari Jeneponto

Sebagai informasi, sebelumnya LPK Sulsel telah melakukan pertemuan dengan Disdikbud Jeneponto terkait dengan pengadaan Komputer dan peralatan pendukung lainnya, tahun anggaran 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jeneponto yang dinilai tidak sesuai prosedural yang ada.

Usai bertemu Disdikbud Jeneponto, LPK Sulsel lantas memasukkan laporan akan temuannya tersebut ke Inspektorat Kabupaten Jeneponto.

Irban Investigasi Inspektorat Syamsuddin Sijaya saat menerima laporan, mengatakan setelah masuk Irban Investigasi maka selanjutnya akan masuk penanganan khusus.

Baca Juga : Polemik Pengadaan TIK di Disdikbud Jeneponto, Komisi IV DPRD Siap Turun Tangan

“Kalau di Irban Investigasi ini nyaris tidak pernah ada kasus-kasus yang lolos. Saya juga bersyukur kepada LPK Sulsel karena ada pencerahan yang kami dapat kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk Dinas Pendidikan tersebut,” ujar Sijaya.

Sementara itu, terkait temuan ini, Ketua LPK Sulawesi Selatan Hasan Anwar menyebutkan, pihaknya menduga bahwa pembelanjaan laptop melalui e-catalog tersebut tidak sesuai tahapan-tahapan pesanan dan tidak sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) nomor 4 tahun 2023.

“Dugaan ini dari pengadaan peralatan kantor tersebut yang ditengarai tidak sesuai peraturan LKPP atau mungkin sengaja melabrak aturan yang ada,” ujar Hasan, di ruangan Disdikbud Jeneponto, Senin(27/5/2024).

Baca Juga : Lagi, LPK Sulsel Soroti Pembangunan Rabat Beton: Kali ini di Desa Loka

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: redaksi@harian.news atau Whatsapp 081243114943

Follow Social Media Kami

KomentarAnda