HARIAN.NEWS, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Taruna Ikrar, menegaskan komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam memperkuat sinergi strategis dengan Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan (Baharwathan) Kementerian Pertahanan RI untuk mewujudkan kemandirian farmasi nasional sekaligus mendukung ketahanan nasional.
Hal tersebut disampaikan Taruna Ikrar saat menerima kunjungan jajaran Baharwathan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di kantor BPOM.
Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dalam pengoordinasian kegiatan farmasi pertahanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2025.
“Sinergi BPOM dan Baharwathan Kemhan merupakan langkah strategis negara untuk memastikan obat yang diproduksi dalam rangka pertahanan memenuhi standar mutu, keamanan, dan khasiat, sekaligus mendukung kemandirian nasional di bidang farmasi,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menegaskan, BPOM berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penguatan industri farmasi nasional dan penyelenggaraan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konteks ini, kolaborasi dengan Kemhan menjadi krusial mengingat peran lembaga farmasi TNI dalam penyediaan obat bagi pertahanan negara dan masyarakat.
Taruna Ikrar menjelaskan, BPOM dan Kemhan telah memiliki landasan kerja sama yang kuat melalui Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Nasional di Bidang Obat dan Makanan. Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), percepatan evaluasi izin edar, pengawasan distribusi obat sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), peningkatan kompetensi sumber daya manusia, hingga pengembangan obat bahan alam.
“BPOM siap memberikan asistensi regulasi secara intensif, baik melalui konsultasi teknis, inspeksi on site, maupun percepatan evaluasi setelah persyaratan terpenuhi. Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun farmasi pertahanan yang kuat, patuh regulasi, dan berdaya saing,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taruna Ikrar menyoroti bahwa ketergantungan terhadap impor bahan baku dan obat jadi masih menjadi tantangan besar yang berdampak pada harga dan ketersediaan obat.
Oleh karena itu, penguatan produksi dalam negeri termasuk oleh lembaga farmasi TNI merupakan kebutuhan strategis yang harus dikawal bersama.
“Kemandirian farmasi pertahanan tidak hanya penting untuk kesiapsiagaan nasional, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga obat dan keberlanjutan sistem kesehatan nasional,” tegasnya.
Melalui sinergi BPOM dan Baharwathan Kemhan, pemerintah berharap terbangun ekosistem farmasi pertahanan yang mandiri, tangguh, dan selaras dengan standar nasional serta global, sebagai bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia.
Baca Juga : Awal Tahun dengan Nurani, Taruna Ikrar Menanam Pohon dan Memastikan Obat Aman bagi Masyarakat
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
