HARIAN.NEWS, JAKARTA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengusulkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di BPOM, guna mengawasi dan mencegah potensi korupsi di sektor farmasi dan pengawasan obat.
Usulan ini disampaikan Taruna Ikrar saat pertemuannya dengan Ketua KPK, Setyo Budiyanto, di kantor KPK pada Senin (3/2/2025).
Taruna menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan tindakan represif tetapi juga dengan memperkuat upaya pencegahan.
Baca Juga : Gubernur Riau Abdul Wahid Ditahan KPK
“Pemberantasan korupsi membutuhkan keseragaman pemahaman dan kebersamaan dalam pencegahannya. Kampanye antikorupsi yang melibatkan seluruh elemen sangat penting agar Indonesia bisa terbebas dari kejahatan korupsi,” ujar Taruna.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan KPK secara langsung di BPOM dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat organisasi. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK di BPOM. Selain itu, BPOM juga menjajaki kemungkinan penempatan anggota KPK di Inspektorat BPOM.
“Korupsi dalam pengawasan obat dan makanan dapat berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan KPK harus lebih aktif, bahkan jika memungkinkan, KPK bisa berkantor di BPOM agar setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip integritas,” tegasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis dalam pemberantasan korupsi, termasuk pencegahan di sektor kesehatan.
“Kami menyambut baik setiap masukan yang bertujuan memperkuat pengawasan dan pencegahan korupsi. Sektor kesehatan, termasuk perizinan obat dan makanan, memang menjadi perhatian kami,” ujar Setyo.
Ia menambahkan bahwa KPK terus berkoordinasi dengan BPOM dan instansi terkait guna mengawasi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam industri farmasi.
“KPK siap bekerja sama dengan BPOM dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor ini,” tegasnya.
Dengan usulan ini, diharapkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di Indonesia semakin ketat, sehingga dapat mencegah praktik korupsi yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
