HARIAN.NEWS, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengungkapkan bahwa anggota TNI aktif kini memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkarir di sektor pemerintahan.
Hal ini seiring dengan revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Baca Juga : Revisi UU TNI Dibahas Serius, Kapuspen: Agar Tak Ada Lagi Drama Tumpang Tindih!
Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) pada Sabtu (15/3/2025), Hasanuddin menjelaskan bahwa sebelumnya hanya ada 10 kementerian dan lembaga yang bisa ditempati oleh prajurit TNI aktif, namun sekarang jumlah tersebut bertambah menjadi 16, dengan tambahan satu lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perbatasan.
“Revisi ini mencakup penambahan lima lembaga yang sebelumnya tidak tercantum, dan satu tambahan terbaru adalah Badan Pengelola Perbatasan. Badan ini memang berhubungan langsung dengan wilayah yang rawan, jadi penempatan TNI di sana sangat dibutuhkan,” jelas Hasanuddin.
Selain itu, politisi PDIP ini menegaskan bahwa meskipun TNI kini bisa menempati lebih banyak posisi, prajurit yang ditempatkan di luar 16 lembaga ini tetap diwajibkan untuk mengundurkan diri dari status ketentaraan mereka.
Baca Juga : Panja TNI Tegaskan Revisi UU Tidak Kembali ke Era Dwifungsi ABRI
“Kalau sudah di luar dari yang 16 lembaga ini, ya, prajurit tersebut harus memilih antara mengundurkan diri atau tetap jadi anggota TNI,” katanya menambahkan.
Berikut adalah daftar lengkap kementerian dan lembaga pemerintahan yang kini bisa diisi oleh prajurit aktif TNI:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
Baca Juga : Legislator Dukung Pemerintah Tutup Situs Tak Aktif Demi Keamanan
2. Kementerian Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Badan Intelijen Negara (BIN)
Baca Juga : Satgas MTF TNI Pulang dengan Kebanggaan, Deng Ical: Selamat Datang di Rumah, Para Pahlawan Perdamaian
5. Badan Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
7. Dewan Pertahanan Nasional (DPN)
8. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR Nasional)
9. Badan Narkotika Nasional (BNN)
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
