HARIAN.NEWS, JAKARTA – Komite 2 DPD RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertanian RI di Gedung Parlemen Jakarta Senin (10/2/2025).
Pada pertemuan yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Dr. H. Andi Amran Sulaiman, Wakil ketua Komite 2 DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, S.S., MM, menyampaikan beberapa usulan untuk mendukung progran swasembada nasional yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian RI.
Menurut Waris Halid, harus ada langkah strategis yang harus diambil.
Dalam beberapa kunjungan ke daerah, ada beberapa daerah yang tidak menjalankan tupoksinya.
Baca Juga : Sinergi Pemerintah dan Kampus Dipuji, Mentan Amran Dinilai Tepat Arah
Sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh Kementan RI. Ada beberpa pemda yang tidak menjadikan sektor pertanian sebagai skala prioritas.
“Jangan sampai Pak Menteri sudah lari kencang tapi dibawah tidak, saya usulkan bagaimana kalau bisa dinas dinas pertanian di daerah bisa satu garis komando secara vertikal, sama dengan kementerian agama dan kementerian ATR, BPN,” ungkap Waris Halid.
“Fakta dilapangan banyak petugas daerah dilapangan cuek saja dengan program swasembada ini, sementara petugas kementerian pertanian lebih banyak di lapangan, kasian ini,” lanjut nya.
Baca Juga : Pedagang Kerupuk dengan 7 Anak Terima Bantuan Rp20 Juta dari Mentan
“Sebagai contoh, pupuk yang sudah diambil alih oleh kementerian Pertanian, kalau sebelumnya harus ada tanda tangan oleh Bupati, baru pupuk bisa disalurkan ke petani,” pungkas Waris Halid.
Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian tersebut, Waris Halid juga menyinggung soal Asuransi Usaha Tani, Wakil Ketua Komite 2 DPD RI tersebut meminta agar pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pertanian, tetap mengakomodir asuransi tersebut, ini juga sesuai dengan amanat UU no 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Petani, selain itu, Petani juga sangat membutuhkan perlindungan karena ini sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan petani dalam menyukseskan program swasembada pangan.
Berdasarkan data yang ada Pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi sudah mengalokasikan Dana Asuransi untuk 335 ribu Hektar, tapi itu hanya mengcover 20 % dari Total anggaran, 80 % diharapkan dicover oleh Pemerintah Pusat.
Baca Juga : Mentan Amran: Stok Pangan Melimpah, Indonesia Aman dari Dampak El Nino
Rapat Kerja antara Komite 2 DPD RI bersama Kementerian Pertanian RI dihadiri oleh 31 Anggota Komite 2 dari 38 anggota yang ada, diantara yang hadir adalah Ketua komite 2 Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara), Wakil ketua 1 Angelius Wake Kako (NTT)
Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan).
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
