HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, meminta semua pemerintah daerah (pemda) se-Indonesia Timur untuk tidak lagi membuat aplikasi atau platform baru untuk pelayanan publik.
Hal ini disampaikan Azwar dalam Rapat Koordinasi Kelembagaan yang Agile Melalui Digitalisasi Pemerintahan di Hotel Four Points, Makassar, Senin (26/8/2024).
Baca Juga : Wali Kota Makassar Kembali Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Kompas TV
Kata Azwar, saat ini telah lebih dari 2.000 aplikasi yang telah dibuat untuk pelayanan publik, sehingga Presiden Joko Widodo secara langsung memberikan instruksi pembatasan.
“Ujungnya kita harap seluruh pemda menjalankan instruksi presiden, tidak boleh membuat aplikasi baru,” jelasnya.
Azwar menilai, dengan jumlah aplikasi yang telah dibuat pemda saat ini justru menyulitkan masyarakat.
Baca Juga : Jelang Pilkada 2024, Menpan-RB Tekankan Netralitas ASN ke Bawaslu: Ada Sanksi Pidana hingga Copot Status
Lanjutnya, aplikasi menjadi lebih muda jika pemda mengintegrasikan satu aplikasinya untuk semua layanan.
“Rakyat bukan semakin mudah tapi makin bingung mana yang diikuti, karena banyak aplikasi. Target kami bupati dan kepala daerah segera mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada sehingga masyarakat lebih mudah,” jelasnya.
Azwar menekankan pentingnya percepatan pelayanan publik melalui digitalisasi. Namun digitalisasi tidak melulu harus melalui aplikasi.
Baca Juga : Menpan-RB Tekankan Seluruh Kepala Daerah di Indonesia Timur Pentingnya Penyederhanaan Birokrasi
“Jangan sampai kita sibuk bangun gedung, infratruktur, mobil dinas, atau kesibukan birokrasi bertumpuk tapi tidak berdampak cepat ke masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
