Namun, jebakan terbesar dari logika ini adalah ketika pemerintah terjebak pada angka-angka penghematan nominal, namun abai terhadap penurunan kualitas utilitas pelayanan yang diterima oleh warga negara.
Sebagai akademisi, saya melihat bahwa efisiensi yang tidak dirancang dengan matang sering kali melahirkan anomali di lapangan.
Baca Juga : Bupati Sinjai Terima Pengaduan Warga Pakokko Soal Jalan Rusak
Merujuk pada pemikiran David Harvey mengenai logika efisiensi neoliberal, ada risiko besar di mana pengurangan biaya operasional oleh negara sebenarnya tidak menghilangkan biaya tersebut, melainkan sekadar “memindahkan beban” (shifting the burden).
Dalam konteks internal, beban operasional berpindah ke individu aparatur. Dalam konteks eksternal yang lebih berbahaya, beban tersebut berpindah ke pundak masyarakat.
Ketika anggaran dipotong tanpa kesiapan infrastruktur digital yang merata, birokrasi berpotensi mengalami penurunan produktivitas.
Baca Juga : Wabup Sinjai Kritik Kebijakan Efisiensi Presiden, Dinilai “Mencekik” Daerah
Fenomena digital presenteeism—di mana aparatur tampak aktif secara digital di aplikasi e-kinerja namun lambat dalam mengeksekusi kebutuhan riil masyarakat—menjadi ancaman nyata.
Akibatnya, masyarakat harus membayar “biaya tak terlihat” (hidden costs): waktu tunggu pelayanan yang lebih lama, sistem yang sering mengalami kendala teknis akibat minimnya anggaran pemeliharaan, hingga kebingungan prosedur akibat koordinasi antar-unit birokrasi yang melemah.
Jika ini yang terjadi, maka efisiensi anggaran berubah wujud menjadi kebijakan yang represif, di mana hak masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas sengaja dikorbankan demi mengejar rapor hijau penghematan di kementerian keuangan.
Baca Juga : Pemerintah Sesuaikan Jadwal Makan Bergizi Gratis Jadi 5 Hari Seminggu
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
