HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto hadir dalam rapat koordinasi (rakor) pembinaan manajemen ASN, di hotel Claro Kota Makassar, Kamis (16/5/2024).
Dalam sambutannya, Haryomo mengingatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Memang di pemilihan presiden (Pilpres) lalu juga tinggi di perkotaan, tapi di daerah itu lebih tinggi juga kasusnya,” kata Haryomo, Kamis.
Baca Juga : ASN Pangkep Adu Kreativitas dalam Lomba Inovasi Daerah 2025
Menurutnya, posisi ASN di daerah sangat sulit, jika dibandingkan dengan Pilpres. Dan ASN pada Pilkada penuh dilematis dengan pilihan.
Ia merinci, hal ini dipengaruhi oleh kewenangan kepala daerah atau incumbent yang maju pada Pilkada yang memiliki kewenangan dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian, serta pembinaan manajemen ASN, tanpa disadari menjadi paksaan untuk bersikap tidak netral.
“Disebabkan oleh beberapa hal, adanya intervensi, posisi sangat susah bagi ASN daerah, khawatirkan nanti yang dipilih tidak jadi pemimpin, yang jadi pemimpin justru memindahkan ke pelosok, atau sebaliknya,” jelasnya.
Baca Juga : Alokasi 2,5 Persen Gaji ASN Gowa Bukti Kongkret Membumikan Kedamaian
Di sisi lain, ASN dituntut netralitas pada setiap pesta demokrasi yang ada di Indonesia khususnya daerah.
ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon, atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
“ASN yang ketahuan melanggar netralitas akan diberikan tindakan yang tegas sesuai dengan apa yang telah dibuat,” jelasnya.
Baca Juga : Hanya 94 dari 13 Ribu—Apa Istimewanya CPNS Kemenekraf
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, dalam diri ASN ada hak politik, ada pula kewajiban netral.
Kuncinya kata Danny, sapaan wali kota, ialah harus dimanajemen dengan baik perihal kapan hak dan kewajiban tersebut.
“Secara formal itu, Saya sendiri harus dilarang. Secara informal itu sudah menyangkut hak pribadinya. Saya pernah bertanya, apakah pada saat dia pakai bajunya itu haram? Ternyata itu pada status jam kerjanya,” katanya.
Baca Juga : PNS Bakal Dapat Gaji ke-13, Prabowo Janji Pencairan Bulan Juni 2025
Danny atau DP juga mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berkomitmen kuat menjadi pionir dalam netralitas ASN menghadapi pilkada November mendatang.
(NURSINTA)
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
