Logo Harian.news

HARIAN GOWA

Ketua Pansus DPRD Gowa: Kami Tidak Mengadili Urusan Pribadi, Tapi Dampak Etik dan Hukum Birokras

Editor : Andi Awal Tjoheng Kamis, 25 Juni 2026 18:23
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa Muh. Kasim Sila memberikan keterangan pers didampingi pimpinan dan anggota Pansus di Gedung DPRD Gowa. ||(foto_humasdprd)
Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa Muh. Kasim Sila memberikan keterangan pers didampingi pimpinan dan anggota Pansus di Gedung DPRD Gowa. ||(foto_humasdprd)

Hak Angket Menyangkut Kepentingan Publik

Kasim juga menepis anggapan bahwa DPRD mencampuri urusan pribadi Bupati. Menurutnya, setiap tindakan yang menggunakan kewenangan, anggaran, fasilitas negara, rumah jabatan, maupun instrumen resmi pemerintahan telah masuk ke dalam ruang publik dan menjadi objek pengawasan legislatif.

Baca Juga : Bupati Husniah: LP2B Jadi Fondasi Investasi dan Ketahanan Pangan

Ia menegaskan, penggunaan fasilitas negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas kepada masyarakat.

“Ketika menggunakan anggaran daerah, fasilitas pemerintah, rumah jabatan, hingga kewenangan administratif, maka seluruh tindakan tersebut menjadi bagian dari kepentingan publik yang wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Soroti Dugaan Maladministrasi

Baca Juga : Pemkab Gowa Beri Lampu Hijau, DPD Wahdah Islamiyah Siap ke Muktamar V Jakarta

Dalam keterangannya, Pansus menyebut proses penyelidikan dilakukan berdasarkan keterangan saksi serta dokumen yang telah diperoleh selama pelaksanaan hak angket.

Kasim menyatakan terdapat sejumlah dugaan persoalan tata kelola pemerintahan yang sedang didalami, di antaranya dugaan maladministrasi, dugaan penyalahgunaan anggaran operasional daerah, dugaan intervensi terhadap birokrasi, dugaan campur tangan pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi dalam proses administrasi pemerintahan, hingga persoalan kebijakan yang dinilai berdampak terhadap pelayanan publik.

Menurutnya, seluruh temuan tersebut menjadi alasan DPRD menggunakan hak angket sebagai instrumen konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Baca Juga : Dukungan Tokoh Agama Mengalir untuk Bupati Gowa Husniah Talenrang

Pansus Tegaskan Hak Angket Sah Secara Konstitusional

Kasim juga menegaskan bahwa pembentukan Panitia Khusus Hak Angket telah memenuhi mekanisme hukum dan memperoleh dukungan mayoritas anggota DPRD Kabupaten Gowa.

Ia menyebut pembentukan Pansus disetujui oleh 43 dari total 45 anggota DPRD, sehingga memiliki legitimasi politik dan konstitusional untuk menjalankan tugasnya.

Baca Juga : Undangan DPRD Gowa Belum Diterima, Bupati Pastikan Siap Hadir di Pansus

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected]
Halaman
Penulis : YUSRIZAL KAMARUDDIN

Follow Social Media Kami

KomentarAnda