Ia menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pengadaan bahan makanan, sebagaimana instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Seperti yang dikatakan Pak Menteri, pengadaan bahan makanan bagi warga binaan harus dikelola oleh pengusaha lokal. Ini langkah baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Sugiat.
Dalam kunjungan itu, Sugiat bahkan melakukan unboxing makanan yang dikemas dalam ompreng dan menilai bahwa makanan warga binaan telah memenuhi standar gizi.
“Ada nasi sebagai sumber karbohidrat, lauk-pauk, sayur, ayam, dan buah pisang. Ini cukup seimbang,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan bahwa kebijakan pengadaan bahan makanan memang diarahkan untuk memberdayakan pengusaha lokal.
“Anggaran yang tersedia untuk makanan warga binaan adalah Rp22.000 per hari untuk tiga kali makan, setelah dipotong pajak, sekitar Rp6.300 per sekali makan,” jelas Dirjenpas di hadapan anggota Komisi XIII DPR RI.
Menanggapi kunjungan dan apresiasi dari Komisi XIII DPR RI, Kakanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan bagi warga binaan pemasyarakatan.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima, baik dalam hal makan dan minum, kesehatan, maupun pembinaan kemandirian. Kami ingin memastikan bahwa warga binaan tidak hanya mendapatkan hak dasar mereka, tetapi juga memiliki keterampilan yang bisa membuat mereka lebih produktif setelah kembali ke masyarakat,” ujar Rudy optimis. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
