Persoalan tidak bisa selesai dengan memberi sanksi, harus ada bentuk konkrit dari berbagai elemen dan kolaborasi dengan media, memetakan dan mendistribusikan masa depan perekonomian kelompok tersebut dengan menyediakan tempat yang representatif.
Pendalaman dan latar belakang kenapa mereka di jalan, apa harapan dan solusi yang tepat sasaran untuk mengeliminir peristiwa yang boleh dikatakan mengurangi estetika kota Makassar yang dikenal dengan pusat perekonomian di Indonesia Timur menjadi terkontaminasi.
Jangan sampai beban negara yang seharusnya bisa ditangani daerah diselesaikan oleh presiden.
Karena sejak pemerintahan Prabowo-Gibran beberapa persoalan seperti pendistribusian gas melon, kenaikan pajak, presiden turun langsung.
Baca Juga : BPJS dan Jerit Senyap yang Luput
Fungsi Menteri dan kepala daerah tidak berjalan dengan matang dan cenderung dipertanyakan. Sudah sepantasnya pejabat sadar diri mengenai peran mereka, agar kesejahteraan rakyat tidak lagi menjadi angan-angan. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
