Logo Harian.news

Pemkot Makassar Kekurangan Anggaran Listrik dan BPJS Rp1,3 Miliar

Editor : Redaksi Selasa, 19 November 2024 19:01
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan. Foto: harian.news/sinta
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan. Foto: harian.news/sinta
APERSI

HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Dakhlan menyebut, Pemerintah Kota Makassar tengah menghadapi kebutuhan mendesak terkait alokasi anggaran berbagai sektor penting.

Dakhlan menjelaskan, terdapat kekurangan penganggaran untuk listrik dan BPJS sebanyak Rp1,3 Miliar. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya bakal menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) sebagai solusi sementara.

Baca Juga : Dari Lorong ke Ketahanan Pangan, Urban Farming Terus Diperluas di Makassar

“Dibutuhkan sekitar Rp1,3 miliar. Ini sudah sifatnya mendesak karena kebutuhan listrik tidak bisa dipastikan kapan akan terganggu, apalagi dalam kondisi sekarang,” ujarnya, Selasa (19/11/2024).

“Iya, anggaran (Rp1,3 Miliar) tersebut mencakup semua kebutuhan mendesak yang telah dirincikan,” tambahnya.

Pihaknya sementara melakukan evaluasi terhadap dana yang ada di SKPD Pemkot Makassar, agar tidak ada yang terlewatkan.

Baca Juga : Proyek PSEL di TPA Manggala Digenjot, Gelontorkan 3 Miliar untuk 8 Hektare Lahan

“Anggarannya sebenarnya sudah ada. Namun, kami akan memeriksa ulang setiap SKPD untuk memastikan tidak ada yang terlewat, khususnya terkait anggaran listrik,” lanjutnya.

Katanya, anggaran listrik tersebut untuk salah satu Kecamatan dan RSUD Daya yang ada di Kota Makassar.

“Belum ada tunggakan untuk saat ini, tapi ini sudah mendesak.” tegasnya.

Baca Juga : Appi Targetkan 180 Hari, Makassar Beralih ke Sanitary Landfill

Sementara itu, kebutuhan anggaran BPJS ini mencakup pembayaran layanan kesehatan di RSUD Daya, termaksud beberapa puskesmas yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Makassar, yang harus segera melakukan pembayaran.

“Ya, pembayaran BPJS ini menggunakan anggaran dari Pendapatan Daerah Provinsi (PDP). Prosesnya kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi dari tim, dan diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat sesuai peraturan wali kota (Perwali),” jelasnya.

Penulis: Nursinta 

Baca Juga : Pemkot Makassar Gelar Salat Id di Karebosi, Imam Syekh Al-Areqi, Khatib Rektor UIN

Baca berita lainnya Harian.news di Google News

Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected]

Follow Social Media Kami

KomentarAnda