HARIAN.NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi membentuk Desk Efisiensi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman ok mengatakan, hal ini sebagai langkah strategis dalam menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.
Desk Efisiensi ini bertujuan untuk menyesuaikan dan merevisi struktur belanja agar lebih optimal sesuai dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat.
Baca Juga : Peringatan HUT RI ke-80 dan Realitas yang Dihadapi
“Kita ingin ini menyesuaikan dan merevisi semua struktur belanja sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran,” ujar Jufri Rahman, Rabu (26/2/2025).
Pemotongan Perjalanan Dinas Tidak Seragam
Desk Efisiensi akan bekerja secara bertahap untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga : Pengamat soal Nama Calon Komisaris Bank Sulselbar: Tak ada Pengalaman di Perbankan!
Sejumlah OPD telah menyelesaikan proses evaluasi, dan salah satu kebijakan utama yang ditekankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah pemangkasan 50 persen anggaran perjalanan dinas. Namun, Jufri menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa diberlakukan secara seragam bagi seluruh OPD.
“Beberapa OPD tetap memerlukan perjalanan dinas untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Tidak bisa dipukul rata, karena ada OPD yang memang harus turun ke lapangan,” jelasnya.
Sebagai contoh, Inspektorat perlu melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek-proyek pembangunan, sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus meninjau lokasi penambangan pasir yang berpotensi melanggar aturan.
Baca Juga : Fadli Ferdiansyah Dharwis Melenggang ke Dewan Komisaris Bank Sulselbar
“Kalau pemeriksaan hanya dilakukan lewat tanya jawab virtual, tentu hasilnya kurang maksimal. Misalnya, untuk meninjau proyek jalan, memang bisa pakai kamera, tapi akan lebih efektif jika langsung ke lapangan,” tambah Jufri.
Efisiensi Tanpa Menghambat Kinerja
Untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas kerja, Pemprov Sulsel memberikan fleksibilitas kepada OPD dalam menyesuaikan pengurangan anggaran perjalanan dinas. Pemotongan 50 persen bukan angka mutlak, melainkan target yang dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing OPD.
Baca Juga : Sekprov Jufri Rahman Ditetapkan sebagai Calon Komisaris Utama RUPS Bank Sulselbar
“Kami tetap menargetkan efisiensi, tetapi tidak boleh menghambat tugas-tugas krusial di lapangan. OPD lebih tahu mana yang harus diprioritaskan,” kata Jufri.
Hasil dari efisiensi anggaran ini nantinya akan dialokasikan ke sektor prioritas, seperti standar pelayanan minimal, belanja wajib, pelayanan dasar, dan percepatan penyelesaian infrastruktur.
“Tindakan efisiensi itu bagus, dan hasilnya akan diarahkan ke bidang-bidang prioritas seperti yang diamanatkan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri,” tutupnya.
Penulis: Nursinta
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
