Himmatul menyadari hal ini. Karena itu, ia menekankan pentingnya verifikasi berbasis data akurat untuk mencegah manipulasi. “Kami menekankan seluruh persyaratan diverifikasi secara profesional agar tidak membuka ruang manipulasi,” pungkasnya.
Kebijakan SPMB 2026 ini bisa menjadi tonggak penting dalam demokratisasi akses pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi di lapangan—bukan hanya di atas kertas. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected]
Penulis : ANDI AWAL TJOHENG
