HARIAN.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang 100 CEO ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan ini Jokowi menyebutkan pembangunan Nusantara tidak mungkin menjadi proyek tunggal milik pemerintah sebab angkanya senilai USD 33 miliar, sehingga sangat dipengaruhi investor.
“Tidak mungkin dikerjakan sendiri, oleh sebab itu kita rancang 20 persen dari APBN dan 80 persen dari private sector,” kata Jokowi di IKN seperti dikutip dari siaran daring, Kamis (2/11/2023).
Baca Juga : Jokowi Hadir di Acara Bloomberg Economy Forum di India
Namun, seorang CEO yang hadir bertanya soal nasib investasi atas keberlanjutan di Nusantara jika terjadi pergantian kepemimpinan nasional pada Pemilu 2024.
“Kalau saya boleh ngomong all out tentang IKN, kalau kepastian hukum ada kami siap untuk IKN bersama bapak bersama teman-teman di sini, karena kita semua di sini private sector, jangan sampai kita support dan tidak jelas malah ujungnya ya bapak tau deh, ujung-ujungnya kita yang diperiksa,” ujar salah satu CEO, dikutip dari liputan6, Kamis (2/11/2023).
Dia mengaku khawatir jika mega proyek IKN malah mandek sedangkan investor sudah menanamkan modal yang tidak sedikit.
Baca Juga : Hadir di Rakernas PSI di Makassar, Jokowi Dukung Total
Menjawab hal itu, Jokowi lantas balik bertanya. Siapa yang mau memeriksa para penanam modal yang berjuang untuk membangun sebuah ibu kota negara baru.
“Mau diperiksa tuh kenapa? bangun IKN kok diperiksa?,” kata Jokowi.
Jokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif. Artinya, mereka yang ingin menanamkan modal di IKN dijamin oleh hukum.
Baca Juga : Pakai Topi Putih dan Batik, Jokowi Disambut di Makassar
“IKN ini investasi masa depan kita, keberlanjutan Indonesia, jadi kalau masih ada khawatir itu apa? lah wong Undang-Undangnya masih ada, didukung 93 persen fraksi partai-partai di DPR, apalagi? takut apalagi?,” Jokowi menandaskan.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
