Kondisi ini memunculkan kecurigaan serius di tengah masyarakat.
Kehati-hatian yang terus dikedepankan Kejari Sinjai dinilai bukan lagi sekadar prosedur hukum, melainkan telah berubah menjadi tameng perlindungan kekuasaan.
Ahmad, pemerhati sosial di Sinjai menilai, Kejaksaan Negeri Sinjai saat ini sedang diuji, bukan pada aspek teknis hukum, melainkan pada keberanian moral dan independensi institusi.
Baca Juga : Mutasi Kasi Pidsus Menguat Saat Nama Bupati Sinjai Terseret di Kasus SPAM
“Kejaksaan berulang kali menyampaikan komitmen akan menyeret semua pihak. Tapi tanpa penetapan tersangka, semua itu hanya pernyataan normatif. Hukum seolah berhenti di depan pintu kekuasaan,” ujar Ahmad , Rabu (21/1/2026).
Ia menegaskan, jika aparat penegak hukum terus berlindung di balik narasi kehati-hatian tanpa langkah konkret, maka kepercayaan terhadap institusi hukum akan semakin tergerus.
“Kesetaraan di hadapan hukum bukan slogan. Ia harus dibuktikan. Jika pejabat kunci tak pernah dipanggil, publik berhak bertanya,hukum ini milik siapa?.
Baca Juga : Uang Negara Diselidiki, Aktor Kasus SPAM Sinjai Belum Terungkap
Kasus SPAM Sinjai kini tidak lagi sekadar perkara dugaan korupsi. Ia telah menjelma menjadi cermin relasi antara hukum dan kekuasaan. Publik menunggu satu hal sederhana namun menentukan, apakah Kejari Sinjai berani membuktikan bahwa hukum tidak tunduk pada jabatan?,” tambahnya. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
