Rakyat mesti bersatu dan solid mengusung sistem integritas nasional yang dapat mengontrol dan mengoreksi secara efektif setiap tindakan penyelenggara negara baik eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif. Rakyat tidak dapat berharap lebih dengan teori Trias Politika ala Montesquieu, bahwa cabang – cabang kekuasaan akan saling mengontrol untuk berada dijalur yang benar mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional.
Deretan malapetaka sosial yang menyasar tiga cabang kekuasaan tersebut pertanda bahwa rakyat hanya diiming-imingi narasi keberpihakan tetapi sesungguhnya adalah persekongkolan. Rakyat mestinya sudah lelah dengan rasionalisasi bahwa keculasan itu bersifat kasuistik dan personal karena kejadiannya sdh bersifat massif.
Konsep dan kelembagaan sistem integritas nasional, mestinya menjadi road map pembenahan institusi negara. Seperti yang disosialisasikan pemerintah bahwa akan melakukan pembenahan total pada institusi kepolisian, peradilan dan lembaga lain akan menjadi sekedar perbaikan tambal sulam, jika hal pokok tetap diabaikan.
Baca Juga : Semangat Sumpah Pemuda di Era Validasi
Hal pokok dimaksud adalah partipasi rakyat yang lebih nyata dan bermakna. sistem integritas nasional diharapkan selain tata nilainya yang mengokohkan soliditas sosial, hubungan-hubungan sosial dan relasi kekuasaan berintegritas karena ada penegak etik dimana rakyat juga terlibat di dalamnya.
Semoga sistem integritas nasional ini dapat terpikirkan dan terwujud, sehingga ada konsensus nasional yang menjadi panduan etik penyelenggara negara, dan ada lembaga khusus yg berkewenangan kuat mengawal tindakan penyelenggara negara apakah bersesuain dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara atau tidak.
Menyetir pandangan Samuel Huntington, bahwa Amerika Serikat dan Rusia adalah dua negara yang sistem politiknya berbeda, tetapi kedua negara tersebut sistem pemerintahannya efektif, karena ada konsensus nasional yang merupakan hasil kesepakatan rakyat yang menjadi pemandu dan dilaksanakan secara konsisten oleh organisasi negara.
Baca Juga : Mutasi Bukan Sekadar Pindah Jabatan: Refleksi Akademik atas Dinamika Pemerintahan yang Sehat di Takalar
Rakyat akhir – akhir ini gerah menyaksikan betapa keculasan para pembesar berada dipelupuk mata, tetapi saling silang pendapat pada proses formal, lalu permasalahan pokok terkaburkan. Rasa – rasanya semua hal diatur oleh mafia. Jika ketidak percayaan ini dibiarkan membesar, pada akhirnya rakyat menemukan momentum sikologisnya untuk melakukan perlawanan besar – besaran dan reformasi terkubur oleh sejarah dan tergantikan perubahan radikal yang mungkin ongkos sosialnya lebih mahal.
Penegak etik disetiap tingkatan penyelenggara negara menjadi solusi untuk mengembalikan marwah dan moral penyelenggara negara. Seperti halnya DKPP terhadap penyelenggara pemilu, sidang etik yang tidak bertele – tele tetapi memutus pelanggar etik secara efektif. Jika terbukti melanggar etik, diberikan sangsi etik berupa pemecatan atau pemberhentian dan sebaliknya jika tidak terbukti melakukan pelanggaran etik dengan sendirinya diberikan rehabilitasi.
Sistem ini akan memulihkan kepercayaan publik, karena setiap penyelenggara negara akan merasa terawasi etika publik dari rakyat secara laten.
Baca Juga : Menanggapi Orang Bodoh: Antara Imam Syafi’i & Stoikisme
Semoga ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
