Pertanyaannya, apakah langkah ini akan menjadi awal dari reformasi birokrasi yang substantif, atau sekadar retorika politik yang akan meredup seiring waktu? Publik menanti pembuktian.
Pemerintah diharapkan segera membangun infrastruktur digital untuk menampung laporan masyarakat. Sistem ini harus menjamin anonimitas pelapor, keamanan data, dan transparansi tindak lanjut.
Baca Juga : Lipstik Effect: Ketika Rakyat Disuruh Tenang Soal Dolar, Dapur Rumah Pilih Bertahan Cara Sendiri
Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri harus diperkuat agar laporan masyarakat tidak tersendat di birokrasi internal.
Prabowo tampaknya sadar bahwa perang melawan backing aparat bukan pertempuran singkat. Ini adalah maraton yang membutuhkan konsistensi, keberanian politik, dan dukungan publik yang masif.***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
