“Ini pengalaman saya. Ketika presiden memberi perintah, kadang perintah tersebut masih bisa diakali,” ungkapnya.
Realitas Jabatan vs Karier Birokrat
Baca Juga : Lipstik Effect: Ketika Rakyat Disuruh Tenang Soal Dolar, Dapur Rumah Pilih Bertahan Cara Sendiri
Prabowo juga menyoroti asimetri kekuasaan antara menteri dan birokrat karier. Jabatan menteri, menurutnya, bersifat temporer—paling lama lima tahun, itupun jika tidak terkena reshuffle di tengah jalan. Sementara itu, birokrat karier bisa mengabdi puluhan tahun dengan pengalaman dan jaringan yang mengakar kuat.
“Para birokrat itu sudah memiliki banyak pengalaman karena lama di pemerintahan. Sedangkan jabatan menteri paling lama lima tahun,” jelas Prabowo.
Realitas ini, menurut pengamat, menjadi salah satu akar masalah reformasi birokrasi di Indonesia. Menteri yang berganti-ganti sering kali kalah pengalaman dan jaringan dengan birokrat karier yang sudah “menguasai medan”.
Baca Juga : Hari Lahir Pancasila 2026: Prabowo Tegaskan Transformasi Bangsa
Konteks RAPBN 2027
Pidato keras Prabowo ini disampaikan dalam konteks pembahasan RAPBN 2027. Pemberantasan praktik backing dan korupsi birokrasi menjadi prasyarat penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kompetitif.
Pengusaha yang beroperasi dengan “backing” aparat cenderung mendapat perlakuan istimewa, mulai dari perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga perlindungan dari hukum. Praktik ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendistorsi persaingan usaha yang sehat.
Baca Juga : Prabowo Ingin Masukan Bahasa Prancis ke Kurikulum Sekolah, Kepala Bakom: Ini Kan Semakin Global
Meski instruksi Prabowo terdengar revolusioner, tantangan implementasi tetap besar. Pertama, sistem pelaporan yang aman dan terpercaya harus dibangun. Masyarakat perlu jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi korban intimidasi setelah melaporkan oknum aparat.
Kedua, kapasitas institusi untuk menindaklanjuti ribuan laporan yang masuk harus disiapkan. Tanpa tindak lanjut yang konkret, partisipasi publik bisa berujung pada kekecewaan dan apatisme.
Ketiga, budaya “ewuh pakewuh” dan takut melapor masih mengakar di masyarakat. Diperlukan kampanye masif untuk membangun kepercayaan publik bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti secara serius dan adil.
Baca Juga : Prabowo Pulang ke RI Usai Kunjungan di Paris
Preseden Historis
Instruksi Prabowo ini mengingatkan pada era Presiden Joko Widodo yang juga membuka kanal pengaduan langsung melalui berbagai platform digital. Namun, pendekatan Prabowo yang secara eksplisit menyebut ” backing hijau-coklat ” dan meminta rekaman video merupakan terobosan yang lebih konfrontatif.
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
