Sementara itu, sejumlah politisi dari berbagai fraksi di DPR juga menyampaikan kekhawatiran terkait beberapa pasal dalam RUU TNI ini. Proses pembahasannya pun diperkirakan akan menjadi salah satu isu panas dalam beberapa waktu ke depan.
PB HMI menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang dibangun dengan sistem otoriter, melainkan negara demokratis yang menghargai kebebasan individu dan supremasi hukum.
Jika RUU TNI ini tetap disahkan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik, mereka khawatir dampaknya akan merugikan demokrasi dan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan. ***
Baca Juga : HMI dan Warga Sambut Baik Pembangunan Pabrik Porang di Sinjai
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
Redaksi Harian.news menerima naskah laporan citizen (citizen report). Silahkan kirim ke email: [email protected]
