Bagi publik, janji politik kepala daerah sebagai kontraktual yang akan ditagih sebagai pertanggung jawaban politik, moral dan konstitusional kepada masyarakat.
Namun, untuk mewujudkan visi dan misi, kepala daerah akan menghadapi tantangan sebagai dampak efisiensi anggaran, di mana pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah sebesar 50 triliun lebih.
Tentu kepala daerah harus memikirkan solusi strategi dalam menata proses pembangunan di daerah ditengah keterbatasan anggaran sehingga agenda-agenda strategis yang merupakan mandatori tujuan pembangunan berkelanjutan tetap bisa berjalan.
Baca Juga : Swasembada Pangan Tercapai, Mentan Amran Apresiasi Peran Kepala Daerah
Seperti penanganan kemiskinan ekstrem, sanitasi layak, perumahan layak, penanganan banjir, sampah, antisipasi perubahan iklim.
Belum lagi pada aspek keterpenuhan kebutuhan mendasar masyarakat seperti gas, kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan.
Untuk menghadapi tantangan kedepan, tidak ada jalan lain bagi kepala daerah untuk kreatif dan bekerja keras dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya daerah, dengan catatan tanpa membebani rakyat dengan pajak dan retribusi yang tinggi.
Baca Juga : Pemkab Pangkep Rumuskan Langkah Strategis Capai Pertumbuhan Ekonomi 6,62 Persen
Disamping itu, adaptasi teknologi untuk mendukung kinerja aparatur wajib dilakukan semua instansi sebagai langkah penghematan anggaran.
Dan, pentingnya perubahan perilaku dan mindset bagi aparatur menyikapi perubahan regulasi yang memaksa kepala daerah mengencangkan ikat pinggangnya membelanjakan APBD.
Semua itu penting dilakukan jika menginginkan agenda pembangunan yang telah termaktub dalam RPJMD berjalan secara simultan. ***
Baca Juga : Peringatan HUT RI ke-80 dan Realitas yang Dihadapi
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
