;
Di lapangan, ia berdialog dengan masyarakat dan pihak bank penyalur untuk mendengar masukan terkait efektivitas program.
“Respons masyarakat luar biasa. Program ini tidak hanya diminati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mereka yang membutuhkan solusi pembiayaan perumahan yang terjangkau,” ujarnya.
Baca Juga : Keputusan Pemerintah Memperkecil Rumah Subsidi Dibanjiri Kritik
Kolaborasi dengan BPKP dan Kementerian Keuangan
Agar formula baru ini berjalan sesuai aturan, Kementerian PKP menggandeng BPKP untuk memvalidasi aspek legalitas dan prosedur pelaksanaannya. Selain itu, kerja sama dengan Kementerian Keuangan akan memastikan perubahan proporsi anggaran berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
“Kami akan memperketat kriteria penerima subsidi agar lebih tepat sasaran. Bank penyalur juga harus menjalankan aturan dengan ketat untuk menghindari penyimpangan,” tegas Maruarar.
Baca Juga : Kabar Baik! Pemerintah Siapkan Rumah Murah untuk Wartawan, Nakes, Guru dan Nelayan
Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP, menyatakan dukungannya terhadap reformasi ini. Ia menilai langkah ini dapat memberikan manfaat ganda: meringankan beban APBN sekaligus membuka peluang untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan.
“Namun, kami perlu memastikan dampak perubahan ini pada perbankan, termasuk suku bunga dan tenor angsuran, agar program tetap berjalan lancar,” ungkap Yusuf Ateh.
Meningkatkan Efektivitas Program
Baca Juga : Lahan Sitaan Korupsi Bakal Dibangunkan Perumahan Murah Rakyat
Dengan sinergi lintas instansi, pemerintah berharap KPR FLPP dapat semakin efektif dalam menyediakan rumah subsidi bagi masyarakat Indonesia. Langkah ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi anggaran, tetapi juga mempercepat realisasi hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perumahan rakyat di Indonesia,” pungkas Menteri Ara. ***
Baca berita lainnya Harian.news di Google News
